Newsc Makale – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Toraja (Tator) ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan fasilitas di SMP PGRI. Penetapan status hukum ini mengejutkan publik, mengingat sebelumnya kasus tersebut telah dimediasi oleh Bupati Tana Toraja dengan harapan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, penyidik kepolisian menilai bahwa unsur pidana dalam kasus ini tetap terpenuhi sehingga proses hukum harus dilanjutkan.
Kronologi Peristiwa Perusakan
Baca Juga : Pengadaan 7 Ambulance Diduga Tanpa Surat Resmi, DPRD Panggil Dinkes Tana Toraja
Peristiwa perusakan dilaporkan terjadi pada pertengahan Agustus 2025. Saat itu, oknum legislator bersama beberapa orang mendatangi SMP PGRI untuk memprotes sengketa lahan sekolah. Dalam insiden tersebut, sejumlah fasilitas seperti pagar, kaca jendela, dan papan nama sekolah dilaporkan mengalami kerusakan. Aksi tersebut memicu keresahan guru dan siswa karena dianggap mengganggu proses belajar mengajar.
Upaya Mediasi dari Bupati
Mengetahui adanya insiden tersebut, Bupati Tana Toraja turun tangan untuk melakukan mediasi antara pihak sekolah, yayasan, dan oknum anggota DPRD. Hasil pertemuan sempat menghasilkan kesepakatan damai, termasuk janji perbaikan fasilitas yang rusak. Namun, aparat kepolisian tetap menerima laporan resmi dari pihak sekolah sehingga penyelidikan berlanjut hingga akhirnya menetapkan oknum legislator sebagai tersangka.
Sikap Kepolisian dan Dasar Penetapan Tersangka
Kapolres Tana Toraja menegaskan bahwa proses hukum berjalan independen meski ada mediasi. Menurutnya, setiap tindak pidana yang memenuhi unsur hukum tidak bisa dihentikan begitu saja tanpa prosedur yang sah. Barang bukti berupa rekaman video, foto kerusakan, dan keterangan saksi menjadi dasar kuat bagi penyidik dalam menetapkan tersangka. Polisi menegaskan bahwa penetapan ini dilakukan untuk menegakkan hukum secara adil dan memberikan efek jera.
Reaksi DPRD dan Partai Politik
Kasus ini mendapat perhatian serius dari DPRD Tana Toraja. Pimpinan dewan menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, partai politik tempat oknum legislator bernaung berencana memanggil yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi. Publik menilai kasus ini menjadi ujian bagi integritas lembaga legislatif di daerah.
Tuntutan Publik untuk Transparansi
Masyarakat Tana Toraja, khususnya kalangan pendidik dan orang tua siswa, berharap kasus ini ditangani secara transparan tanpa intervensi politik. Mereka menegaskan bahwa perusakan fasilitas pendidikan tidak bisa ditoleransi karena menyangkut masa depan anak-anak. Selain itu, publik juga meminta agar DPRD meningkatkan disiplin dan etika anggotanya agar kejadian serupa tidak terulang.
Harapan Penyelesaian yang Berkeadilan
Meski proses hukum berjalan, banyak pihak berharap agar kasus ini bisa diselesaikan dengan adil dan memberikan kepastian bagi dunia pendidikan di Tana Toraja. Fasilitas sekolah yang rusak telah mulai diperbaiki, namun luka sosial akibat insiden tersebut masih terasa. Ke depan, semua pihak diharapkan lebih mengedepankan dialog dan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik, bukan dengan tindakan perusakan.
