News Makale – DPRD Tana Toraja sepakat membentuk Kabupaten Toraja Barat setelah mempertimbangkan kesulitan warga yang harus melewati tiga kabupaten untuk mencapai Makale. Kesepakatan ini muncul dalam rapat pleno DPRD yang membahas percepatan pembentukan wilayah baru demi pelayanan publik yang lebih efektif.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20260118-Ketua-DPRD-Tana-Toraja-Drs-Kendek-Rante.jpg)
Warga di wilayah barat Tana Toraja menghadapi kendala akses karena jarak dan waktu tempuh yang panjang menuju ibu kota kabupaten. Mereka harus melewati Kabupaten Toraja Utara, Enrekang, dan beberapa wilayah lain untuk sampai ke Makale. DPRD Tana Toraja menilai kondisi ini menuntut solusi administratif agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan lebih cepat dan dekat.
Baca Juga : 9 Kecamatan Ini Diusulkan Bergabung ke Kabupaten Toraja Barat
DPRD Tana Toraja menekankan bahwa pembentukan Toraja Barat tidak hanya menyasar kemudahan akses, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan. Dengan kabupaten baru, pemerintah daerah bisa menghadirkan fasilitas publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur lebih dekat ke masyarakat. Langkah ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah barat Tana Toraja.
Selain itu, DPRD Tana Toraja menegaskan keterlibatan masyarakat menjadi prioritas. Warga diminta memberikan masukan terkait batas wilayah, potensi lokal, dan kebutuhan prioritas. Partisipasi aktif ini membantu pemerintah daerah memastikan kabupaten baru benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembentukan Toraja Barat juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan. DPRD Tana Toraja menekankan setiap perangkat daerah yang akan ditempatkan di wilayah baru harus siap menjalankan pelayanan publik secara efektif. Peningkatan kapasitas aparatur menjadi fokus agar masyarakat menerima layanan berkualitas.
DPRD Tana Toraja sepakat bahwa kabupaten baru ini akan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan dekat dengan warga. Dengan pembentukan Toraja Barat, perjalanan panjang ke Makale tidak lagi menjadi hambatan utama bagi warga, sementara pelayanan publik menjadi lebih cepat, merata, dan profesional.
