News Makale – Desakan publik kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makale untuk melayangkan surat panggilan kedua kepada Bupati Tana Toraja kian menguat. Hal ini dipicu ketidakhadiran sang bupati dalam panggilan pertama terkait pemeriksaan kasus dugaan penyimpangan anggaran pada salah satu program pemerintah daerah.
Kasus yang tengah ditangani Kejari Makale ini diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah. Bupati Tana Toraja dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada awal Agustus 2025, namun mangkir tanpa memberikan keterangan resmi kepada penyidik.
Baca Juga : Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Ditahan terkait Kasus Korupsi Izin Kebun Sawit
Tanggapan Kejari Makale
Kepala Seksi Intelijen Kejari Makale, Andi Dwi Prasetyo, membenarkan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi tertulis dari pihak bupati mengenai alasan ketidakhadirannya.
“Surat panggilan pertama sudah kami layangkan sesuai prosedur, namun yang bersangkutan tidak hadir. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan surat panggilan kedua sesuai ketentuan hukum,” ujar Andi kepada wartawan, Jumat (8/8/2025).
Ia menegaskan, pemanggilan saksi atau pihak terkait tidak memandang jabatan. “Semua sama di mata hukum, termasuk pejabat daerah,” tambahnya.
Desakan dari Aktivis dan Warga
Sejumlah aktivis antikorupsi di Tana Toraja menilai Kejari Makale harus bersikap tegas. Menurut mereka, jika bupati kembali tidak memenuhi panggilan, langkah pemanggilan paksa sesuai aturan KUHAP bisa menjadi opsi.
“Kami tidak ingin penegakan hukum berjalan tebang pilih. Kalau masyarakat biasa bisa dipanggil paksa, maka pejabat pun harus demikian jika mengabaikan panggilan,” tegas Lukas Parura, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Hukum Tana Toraja.
Lukas juga mengingatkan bahwa kasus ini sudah menjadi perhatian publik. “Jangan sampai ada kesan bahwa kasusnya didiamkan,” katanya.
Kasus yang Disorot
Meski Kejari Makale belum merinci detail kasus, informasi yang beredar menyebut dugaan penyimpangan anggaran ini terkait proyek infrastruktur yang menggunakan dana APBD. Beberapa mantan pejabat dinas terkait sudah lebih dulu dimintai keterangan.
Pemeriksaan bupati dinilai penting untuk memperjelas alur pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Posisi bupati sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan daerah membuat keterangannya sangat diperlukan,” kata Andi.
Langkah Selanjutnya
Jika panggilan kedua nantinya tetap diabaikan, Kejari Makale berhak mengeluarkan perintah membawa paksa sesuai Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Namun, pihak kejaksaan berharap bupati bersikap kooperatif demi kelancaran proses hukum.
“Kami mengedepankan komunikasi dan prosedur hukum yang berlaku. Harapan kami, beliau hadir pada panggilan berikutnya,” tutup Andi.
Respons Masyarakat
Warga Tana Toraja menyambut baik langkah tegas aparat hukum. “Kalau semua pejabat patuh hukum, masyarakat akan percaya. Tapi kalau ada yang mangkir, citra pemerintah bisa rusak,” ujar Maria Tangke, warga Makale.
Kini publik menanti sikap Bupati Tana Toraja dan langkah Kejari Makale. Panggilan kedua diyakini akan menjadi penentu arah penyelesaian kasus ini.
