News Makale – Ketua DPRD Tana Toraja menunjukkan kegeramannya setelah mengetahui sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut belum menerima gaji bulan ini. Ia menilai keterlambatan pembayaran gaji sangat merugikan pegawai dan dapat menurunkan semangat kerja di lingkungan pemerintahan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/toraja/foto/bank/originals/26092024_Kendek_Rante.jpg)
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Tana Toraja menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera menuntaskan pembayaran gaji ASN agar tidak menimbulkan keresahan. Ia meminta Badan Keuangan dan seluruh pihak terkait bekerja maksimal untuk memastikan proses administrasi gaji berjalan lancar dan tepat waktu.
Baca Juga : Bupati Tator Sebut Dapur MBG Berdayakan Warga Sekitar
Selain menyoroti keterlambatan, Ketua DPRD Tana Toraja juga menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi. Pegawai perlu mendapat informasi jelas mengenai kendala atau hambatan yang terjadi dalam proses pencairan gaji. Langkah ini diharapkan mencegah rumor dan kepanikan di kalangan ASN.
Ketua DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi internal untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembayaran gaji. Ia menekankan bahwa birokrasi yang lambat atau kendala administrasi tidak boleh menjadi alasan merugikan ASN. Penanganan cepat menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintah daerah.
Masyarakat dan ASN menyambut sorotan Ketua DPRD Tana Toraja. Kehadiran pejabat legislatif yang menuntut tindakan cepat dinilai mampu menekan potensi masalah keuangan dan memastikan hak pegawai terpenuhi. Beberapa ASN menyatakan lega karena adanya perhatian dari Ketua DPRD yang aktif mengawal isu gaji.
Ketua DPRD Tana Toraja juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan mekanisme cadangan atau perencanaan yang lebih matang agar keterlambatan gaji tidak terulang di masa depan. Ia menekankan bahwa ASN adalah tulang punggung pelayanan publik, sehingga kesejahteraan mereka harus dijaga.
Dengan perhatian Ketua DPRD, pemerintah daerah diharapkan segera menuntaskan pembayaran gaji ASN, memastikan hak pegawai terpenuhi, dan menjaga semangat kerja aparatur tetap tinggi. Langkah ini juga menegaskan komitmen legislatif dalam mengawasi jalannya administrasi pemerintahan secara transparan dan akuntabel.
